Measuring Professionalism of
Educators
LETTER Joint Decree ( SKB ) Minister of Finance , Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform , and Minister of the Interior of the Moratorium candidate for Civil Servants ( CPNS ) has been published and effective from 1st of September 2011 . Although the moratorium does not apply to educators ( teachers ) , it actually has the consequence that the acceptance of teachers should be done selectively .
The positive side of a moratorium is an opportunity for teachers to become civil servants ( PNS ) remains open . In addition , the moratorium also have a positive impact on teacher quality improvement efforts in Indonesia. Because of the moratorium is actually a signal that the teacher should be able to improve the quality of work .
If not , it is not impossible in the future teachers will also be affected by the moratorium because it does not work well . The government certainly does not want to spend the budget in vain just to hire teachers who are not civil servants can work in a professional manner . Therefore , a moratorium employess should serve as momentum for teachers and prospective teachers to increase the ability to educate .
still Low
It must be recognized if the current level of professionalism of teachers in Indonesia is still low . Although the government has done a variety of ways to improve the professionalism of teachers , such as by holding seminars , training , certification , Teacher Education and Professional Training ( PLPG ) , the quality of our teachers is still the same .
There are programs to improve the welfare of teachers through certification path it is not used as a means to improve professionalism , but only used to search for additional materials . If it is allowed to drag on , it is not possible a teacher can also be affected when the moratorium . The reason is very clear , the budget to hire teachers are very large while not increasing the quality of teachers .
Therefore , professionalism is a fixed price for a teacher if not affected by the moratorium on civil servants in the future . Because only with the professional teacher education in Indonesia will be able to go ahead and give birth to the next generation of quality . And that means , the government is not wrong to put out a big budget in order to hire teachers .
Besides the professionalism of teachers has a very close correlation with educational products . Professional teachers will help the learning process to be qualified, so that students enjoy participating in the learning process .
Fauzul Andim , teachers in SLB Unggaran
SURAT Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
serta Menteri Dalam Negeri tentang Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
telah terbit dan berlaku efektif mulai 1 Sepetember 2011. Meskipun moratorium
tidak diberlakukan bagi tenaga pendidik (guru), hal itu justru memiliki
konsekuensi bahwa penerimaan guru harus dilakukan secara selektif.
Sisi positif adanya moratorium bagi guru adalah kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tetap terbuka. Selain itu, moratorium juga memiliki dampak positif pada upaya peningkatkan kualitas guru Indonesia. Karena moratorium sesungguhnya merupakan sinyal bahwa guru harus mampu meningkatkan kualitas kerja.
Jika tidak, bukan tidak mungkin di masa mendatang guru juga akan terkena moratorium karena tidak bekerja dengan baik. Pemerintah tentu tidak ingin mengeluarkan anggaran secara percuma hanya untuk menggaji PNS Guru yang tidak bisa bekerja secara profesional. Karena itu, adanya moratorium CPNS hendaknya dijadikan sebagai momentum bagi guru dan calon guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mendidik.
Masih Rendah
Harus diakui jika saat ini tingkat profesionalisme guru di Indonesia masih rendah. Meskipun berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru, seperti dengan mengadakan seminar, pelatihan, sertifikasi, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), kualitas guru kita masih tetap sama.
Adanya program peningkatan kesejahteraan guru lewat jalur sertifikasi justru bukan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme, tapi hanya digunakan untuk mencari tambahan materi. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin suatu saat guru juga bisa terkena moratorium. Alasannya sangat jelas, anggaran untuk menggaji guru sangat besar sementara kualitas guru tidak meningkat.
Karena itu, profesionalisme merupakan harga mati bagi guru jika tidak ingin terkena moratorium PNS di masa mendatang. Karena hanya dengan guru yang profesional maka pendidikan di Indonesia akan dapat maju dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Dan itu artinya, pemerintah tidak salah jika mengeluarkan anggaran besar demi menggaji guru.
Selain itu profesionalisme guru memiliki korelasi yang sangat erat dengan produk pendidikan. Guru yang profesional akan membantu proses pembelajaran menjadi berkualitas, sehingga peserta didik senang mengikuti proses pembelajaran.
Fauzul Andim, guru di SLB Negeri Ungaran
Sisi positif adanya moratorium bagi guru adalah kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tetap terbuka. Selain itu, moratorium juga memiliki dampak positif pada upaya peningkatkan kualitas guru Indonesia. Karena moratorium sesungguhnya merupakan sinyal bahwa guru harus mampu meningkatkan kualitas kerja.
Jika tidak, bukan tidak mungkin di masa mendatang guru juga akan terkena moratorium karena tidak bekerja dengan baik. Pemerintah tentu tidak ingin mengeluarkan anggaran secara percuma hanya untuk menggaji PNS Guru yang tidak bisa bekerja secara profesional. Karena itu, adanya moratorium CPNS hendaknya dijadikan sebagai momentum bagi guru dan calon guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mendidik.
Masih Rendah
Harus diakui jika saat ini tingkat profesionalisme guru di Indonesia masih rendah. Meskipun berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru, seperti dengan mengadakan seminar, pelatihan, sertifikasi, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), kualitas guru kita masih tetap sama.
Adanya program peningkatan kesejahteraan guru lewat jalur sertifikasi justru bukan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme, tapi hanya digunakan untuk mencari tambahan materi. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin suatu saat guru juga bisa terkena moratorium. Alasannya sangat jelas, anggaran untuk menggaji guru sangat besar sementara kualitas guru tidak meningkat.
Karena itu, profesionalisme merupakan harga mati bagi guru jika tidak ingin terkena moratorium PNS di masa mendatang. Karena hanya dengan guru yang profesional maka pendidikan di Indonesia akan dapat maju dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Dan itu artinya, pemerintah tidak salah jika mengeluarkan anggaran besar demi menggaji guru.
Selain itu profesionalisme guru memiliki korelasi yang sangat erat dengan produk pendidikan. Guru yang profesional akan membantu proses pembelajaran menjadi berkualitas, sehingga peserta didik senang mengikuti proses pembelajaran.
Fauzul Andim, guru di SLB Negeri Ungaran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar